Jakarta, - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengakui partainya sempat menerima permintaan untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo atau presiden 3 periode. Ia mengatakan permintaan itu disebut sebagai permintaan pak lurah tanpa menjelaskan siapa pak lurah yang dimaksud.
Hasto menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.
Kepada dirinya, kata Hasto, menteri tersebut mengklaim sikap sejumlah anggota kabinet yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden sudah atas persetujuan 'Pak Lurah'. Termasuk juga sikap sejumlah ketua umum partai politik
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," ucap Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10).
Hasto mengaku berani bersumpah atas nama Tuhan dan rakyat Indonesia terkait pengalaman partainya diminta untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," katanya.
Namun, menurut Hasto, partainya kala itu telah menyatakan sikap tegas untuk menolak wacana tersebut. Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode telah bertentangan dengan konstitusi.
"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," katanya.
Politikus PDIP, Adian Napitupulu, sebelumnya menyebut awal seteru Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP dipicu karena sikap partainya yang dipimpin Megawati Soekarnoputri menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar itu mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Adian mengaku hanya menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangannya, Rabu (25/10).
Merespons itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mewanti-wanti pernyataan akan menjurus menjadi fitnah. Faldo yakin hubungan Jokowi dengan Mega baik-baik saja. Dia menyebut dua sosok itu punya jiwa negarawan.
"Kalau enggak ada bukti, bisa jadi fitnah. Kalau dari kami, senyumin saja. Sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi," kata Faldo melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10).
(cnn)
