Pasca Dilantik, Hamsuardi dan Risnawanto Gerak Cepat Tangani Covid-19 di Pasbar

PASBAR, LKN - Hari kedua masuk kerja, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), H. Hamsuardi dan H. Risnawanto melakukan upaya untuk mengentaskan masalah kesehatan di Kabupaten Pasbar. 

Dalam program 100 hari kerja ini, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Pasbar, bersama unsur fokopimda Kabupaten Pasaman Barat melakukan kunjungan dan peninjauan kelengkapan fasilitas penanggulangan covid-19 di beberapa tempat, seperti RSUD Jambak Kabupaten Pasbar, Pasar Kajai dan Balai Diklat Talu sebagai tempat isolasi pasin covid-19. 

Selain kunjungan, Hamsuardi dan Risnawanto juga memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan covid-19, serta membagikan masker gratis kepada masyarakat.

Saat Kunjungan di RSUD Jambak Kabupaten Pasbar, Bupati Pasbar, Hamsuardi didampingi Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk meninjau ketersediaan dan kelengkapan fasilitas penanggulangan covid-19 di Kabupaten Pasbar. Fasilitas tersebut berupa, kelengkapan sarana penanggulangan covid-19, seperti ketersedian APD dan ruangan isolasi di rumah sakit serta jumlah tenaga kesehatan yang memadai.

"Kita melihat, persiapan di RSUD saat ini masih memadai, baik dari segi tempat maupun tenaga kesehatannya, dan masih mampu untuk menampung pasien covid-19," ujar Hamsuardi kepada wartawan, Selasa, 2 Maret 2021.

Hamsuardi menambahkan, saat ini masih ada sejumlah pasien covid-19 yang masih menjalani perawatan di RSUD Jambak, pasien-pasien tersebut dirawat dalam ruangan isolasi khusus covid-19.

"terkait pasien covid-19, memang saat ini masih ada yang dirawat, tapi jumlahnya tidak banyak hanya beberapa orang saja, kita dari Perintah Kabupaten Pasbar akan berupaya menyiapkan segala fasilitas dan kebutuhan untuk menanggulangi covid-19 ini, karena penaggulangan covid-19 merupakan tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.

Usai melaksankan kunjungan ke RSUD Jambak, rombongan langsung bergerak menuju Pasar Kajai untuk memberikan edukadi dan membagikan masker kepada masyarakat terkait protokol covid 19. Dan melanjutkan kunjungannya ke kantor Camat Talamau dan meninjau langsung tempat karantina pasien covid 19 di Gedung Balai Diklat Talamau.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Pasbar, H. Rinawanto mengatakan, selain melakukan peninjauan fasilitas, dirinya bersama H. Hamsuardi juga memberikan edukasi tentang pentingnya penerapan covid-19 kepada masyarakat. Pemberian edukasi tersebut dilakukan di tempat-tempat keramaian atau fasilitas umum yang banyak dikunjungi masyarakat, seperti pasar, perkantoran, tempat ibadah dan tempat wisata.

"Hari ini kita buktikan, saat kita mengunjungi pasar kajai, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol covid-19, seperti belum memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M)," ucapnya.

Risnawanto menambahkan, kunjungan tersebut dilakukan ke pasar karena, pasar merupakan tempat berkumpul dan tempat transaksi jual beli masyarakat, yang tentunya sangat mudah dan beresiko terjadinya penularan covid-19. 

"Kepada masyarakat Pasbar, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga covid-19 dapat segera berlalu dan hilang dari Bumi Mekar Tuah Basamo yang kita cintai ini," harapnya.

Source: BentengSumbar.com

Dengarkan Masukan Ulama, Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras di RI

PADANG, LKN - Presiden Jokowi akhirnya mencabut  sebagian lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya yang mengatur investasi minuman beralkohol (miras). PP ini sempat mengundang pro dan kontra di masyarakat.

"Setelah menerima masukan dari ulama MUI, NU, Muhamadiyah dan ormas lainnya serta tokoh agama lain dan masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol dicabut," kata Jokowi dalam konpers di Istana, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Pada Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut bidang-bidang yang dibuka untuk investasi terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi-UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pada lampiran III Perpres investasi miras ini, ada 5 daftar bidang usaha yang bergerak pada komoditas miras.

Namun demikian, hanya daerah-daerah tertentu saja yang boleh mengadakan bidang usaha miras ini, mulai dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Bidang usaha minuman beralkohol beserta syaratnya dalam Perpres investasi miras:

1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol

- Persyaratan:

a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

2. Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur)

- Persyaratan:

a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt

- Persyaratan:

a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol

- Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol

- Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Ulama Berikan Apresiasi

Menanggapi langkah Presiden Jokowi tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Barat (Sumbar) Prof. DR. Asasriwarni, MA., menyambutnya dengan gembira.

"Kami Ketua dan anggota Senat UIN IB dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumbar mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI  yang telah mencabut Keputusan Presiden tentang mengizinkan memproduksi minuman keras di 4 Propinsi Bali, Papua Sulawesi Utara dan NTT," ujarnya.

Ia berharap, dengan dicabutnya aturan investasi miras tersebut, mulai hari ini dan seterusnya, tidak boleh lagi memproduksi miras di 4 provinsi tersebut.

"Mulai dari hari ini sampai seterusnya, tidak boleh lagi memproduksi minuman keras di 4 Propinsi tersebut," cakap mantan Rais Syuriah PWNU Sumbar ini.

(by)

Iswanto Kwara Imbau Warga Tak Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19

PADANG, LKN - Banyaknya beredar informasi hoax seputar vaksinasi Covid-19 membuat sebagian orang ragu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. 

Untuk itu, anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara mengimbau kepada masyarakat  kota padang  agar tidak ragu mengikuti vaksinisasi Covid-19.

Iswanto beserta keluarga langsung memberikan contoh dengan melakukan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Rawang Kecamatan Padang Selatan.

Kedatangan anggota DPRD didampingi oleh Kapus Rawang dr. Viona Putria  dan Kasi Kelurahan rawang Ahmaddin Adi , SKM, MM., Senin, 1 Maret 2021. 

"Vaksinasi Covid-19 sangat bermanfaat bagi kita. Saya harap warga tidak ragu mengikuti vaksinasi tersebut," ujar Iswanto Kwara di sela-sela vaksinasi Covid-19.

Apalagi, ujar Iswanto Kwara, Wakil Walikota dan Dinas Kesehatan Kota Padang telah mencanangkan vaksinisasi bagi Lansia dan masyarakat umum usia 18 tahun ke atas, termasuk petugas pelayanan publik.

Menurutnya, pelaksanaan vaksin sebagai upaya ikhtiar untuk mendukung program pemerintah untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19.

Ia mengaku, tingginya aktivitas sebagai wakil rakyat menjadi alasan dirinya untuk  melakukan vaksin. Upaya pelaksanaan vaksin, membuktikan  bahwa vaksin aman. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk ikut vaksin.

Sumber: BentengSumbar.com

Melayat Jenazah Artidjo, Jokowi: Beliau Penegak Hukum yang Jujur dan Berintegritas

Padang, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayat jenazah Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin, 1 Maret 2021 pagi. 

Seperti diketahui, mantan Hakim Agung ini berpulang pada usia 72 tahun pada hari Minggu kemarin.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin hari Minggu telah berpulang ke rahmatullah Bapak Artidjo Alkostar. Kita telah kehilangan putra terbaik bangsa," kata Jokowi, Senin, 1 Maret 2021.

Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, turut menyalatkan jenazah almarhum setibanya di masjid Ulil Albab UII sekira pukul 08.00 WIB.

Dia mengaku memiliki kenangan tersendiri terhadap Artidjo Alkostar semasa hidupnya. Kepribadian dan integritasnya tak perlu diragukan lagi dan menjadi teladan bagi para penegak hukum dan peradilan.

"Beliau adalah penegak hukum, hakim agung, dan Dewan Pengawas KPK yang sangat rajin, jujur, memiliki integritas yang tinggi," tuturnya.

Usai menyampaikan belasungkawa, Jokowi berdoa untuk almarhum agar diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Tak lama setelah itu, Presiden berpamitan meninggalkan lokasi.

"Atas nama pemerintah kami menyampaikan duka cita mendalam," tuturnya.

Almarhum Artidjo rencananyadimakamkan di Kompleks Pemakaman UII yang prosesinya sendiri dimulai sekira pukul 10.00 WIB.

Source: Okezone

Anggota DPRD Padang dari Fraksi PAN Jupri Goro Bersama Dengan Masyarakat Gurun Laweh Kec. Lubeg

Padang, - Demi menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan imun tubuh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang,  dari Partai Amanat Nasional (PAN) Jupri, Goro bersama warga Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung, pada Minggu (28/2/2021) pagi.

Jupri bersama warga RT 03 Parak Laweh membersihkan lingkungan mulai dari riol hingga membersihkan semak-semak yang mana akan menyebabkan penyakit nantinya dan kegiatan tersebut juga mempergunakan alat berat skafator mini.

"Kegiatan ini selain menjaga kebersihan lingkungan, namun juga bisa meningkatkan daya imunitas tubuh. Dan yang terpenting silaturahmi dan kebersamaan dengan warga tetap terjaga," ucapnya.

Dengan menjaga kebersihan lingkungan saat ini diharapkan bisa memutus wabah virus corona, karena dengan menjaga lingkungan tetao bersih dan mematuhi protokol kesehatan semoga pandemi ini segera berakhir, pungkasnya.

Dalam kegiatan ini nampak warga sangat antusias untuk membersihkan lingkungannya.

Lingkungan yang bersih dan asri membuat kita jauh dari sumber penyakit, ujar salah seorang warga.

(Fredo)

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Ilham Maulana Imbau Warga Taati Protokol Kesehatan

Padang,- Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Ilham Maulana mengajak dan mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai penyebaran virus corona dengan tetap mentaati protokol kesehatan Covid-19.

"Kita jangan sampai lengah. Sampai saat ini virus corona ini terus mengintai kita. Untuk mengatasi rasa khawatir terhadap situasi ini, kita perlu menerapkan protokol kesehatan, baik di luar atau di dalam rumah, guna melindungi keluarga tercinta," kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.

Dikatakan Ilham, adaptasi kebiasaan baru atau AKB memang memperbolehkan setiap orang melakukan aktivitas seperti biasa. Sayangnya, masih banyak orang yang abai dan tidak melakukan protokol kesehatan, padahal pandemi COVID-19 belum usai.

Berikut ini adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan ketika berada di luar rumah:

1. Selalu kenakan masker

Saat berada di luar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Tak harus masker medis, masker kain pun bisa. Namun, pastikan penggunaannya mengikuti standar kesehatan. Hal ini juga berlaku untuk anak-anak.

"Penggunaan masker ketika di luar rumah adalah suatu kewajiban di tengah pandemi seperti saat ini. Walaupun tidak berada di tempat tertutup yang dipenuhi orang banyak, upayakan untuk tidak melepaskan masker, karena kita tidak tahu siapa saja yang membawa virus Corona," kata Ilham.

2. Jangan menyentuh benda-benda di tempat umum

Kendati tempat yang dikunjungi dengan keluarga sedang sepi, alangkah baiknya untuk tidak sering menyentuh benda-benda di tempat umum karena dikhawatirkan benda tersebut telah terpapar virus Corona.

"Jika kita memegang benda yang terkontaminasi, kemudian menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, risiko kita untuk terjangkit Covid-19 akan lebih besar," terang Ilham.

3. Selalu jaga jarak

Pastikan untuk selalu menjaga jarak atau physical distancing sejauh 1–2 meter dengan orang lain. 

"Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kita dari paparan virus Corona ketika orang lain bersin, batuk, atau meludah di dekat kita," ungkap Ilham.

4. Jaga kebersihan diri dan anggota keluarga dengan baik

"Bawa selalu hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol ke mana pun kita dan keluarga pergi. Bila perlu, berikan setiap anggota keluarga 1 hand sanitizer untuk dibawa ke mana-mana. Ini sangat berguna untuk membersihkan tangan ketika air dan sabun tidak tersedia," terang Ilham.

Protokol Kesehatan di Dalam Rumah Usai Beraktivitas

"Menjaga kebersihan tidak hanya berlaku di luar rumah. Sesampainya di rumah setelah berpergian, kita perlu membuat peraturan untuk segera mandi yang berlaku untuk semua anggota keluarga, tanpa terkecuali," tukuk Ilham.

Bila perlu, sediakan keranjang pakaian khusus baju dan masker yang dipakai bepergian, agar kuman tidak menempel di pakaian kotor lainnya. Jika memungkinkan, langsung cuci masker dan pakaian yang habis dipakai bepergian.

Ketika mandi, jangan lupa untuk keramas dan menyabuni setiap bagian tubuh. Untuk melindungi keluarga dari segala macam bakteri yang ada di luar rumah, pilihlah sabun yang mengandung bahan antibakteri, seperti IPMP dan sanisol. Kedua kandungan sabun mandi antibakteri ini efektif mengusir kuman dan membuat kulit tetap sehat dan bersih dari kuman.

"Selain itu, bersihkan juga barang-barang yang dibawa keluar rumah, misalnya tas, dompet, atau handphone. Kita juga perlu mengingatkan anggota keluarga lain agar hal ini tidak mereka lewatkan," urai Ilham.

Penularan virus Corona bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Oleh karena itu, selalu terapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi diri dan keluarga.

"Bila kita atau anggota keluarga mengalami gejala COVID-19, seperti batuk, demam, dan pilek, yang disertai lemas dan sesak napas setelah bepergian, segera lakukan isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19 di 119 Ext. 9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut," pungkas Ilham.

(by)

Ilham Maulana Minta Pemko Siapkan Lahan Untuk Pembangunan Kantor Lurah Pasa Gadang

Padang, - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana wakil rakyat dari Dapil IV (Padang Timur dan Padang Selatan) meminta Pemerintah Kota Padang menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor Lurah Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan.

"Kelurahan Pasar Gadang ini kan pusat perdagangan rempah-rempah di Kota Padang, tak hanya lokal, bahkan pedagang dari luar negeri, seperti Turki, membeli rempah-rempah di Pasa Gadang. Namun, kita miris melihat kondisi kantor lurahnya," kata Ilham kepada awak media, Selasa, 25 Februari 2021.

Sebelumnya, Ilham Maulana telah melakukan kunjungi ke kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan, untuk melihat langsung kondisi fisik kantor lurah tersebut.

Selain itu, kata Ilham Maulana, kunjungan tersebut dalam rangka menginvetarisir pokok - pokok pikiran (pokir) usualan tahun 2020 dilaksanakan di 2021 ini. Pada kesempatan itu, Ilham disambut Plt. Lurah Pasa Gadang Waluyo Yuwono, Bhabinkamtibmas Bripka Adri Maizal  di kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang.

Salah satunya, pokir yang akan direalisasikan pada akhir Maret 2021 untuk rehab berat dan sedang pada dua kantor lurah, yakni Kantor Lurah Pasa Gadang dan Kantor Lurah Seberang Padang.

Menurut Ilham, kantor Lurah Pasa Gadang ini memang harus dan patut untuk di rehab, karena kondisinya memang memprihatinkan, apalagi berada di tengah - tegah kota. "Apalagi saat ini dimana aktifnya Bhabinsa serta Bhabinkamtibmas ditengah masyarakat dalam pelayanan masyarakat di Kelurahan Pasa Gadang dan aktifitas yang cukup banyak di kelurahan ini," kata politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut disampaikan Ilham, untuk anggaran rehab dua kantor lurah ini sekitar Rp.230 juta yang nanti ada potongan nya, biaya administrasi dan lain sebagainya. Dan diperkirakan sekitar Rp.165 juta terealisasi untuk keduanya. 

Namun kata Ilham, untuk rehab kantor Kelurahan Pasa Gadang diperkirakan sekitar Rp.130 juta, dimana anggarannya agak sedikit lebih besar dari anggaran untuk rehab kantor Lurah Kelurahan Seberang Padang karena sudah bangunan baru.

(*)

Terkuat di Survei Kandidat Presiden, Partai Gerindra: Prabowo Tetap Spesial

Jakarta - 

Nama Prabowo Subianto masih menjadi kandidat presiden terkuat dalam beberapa hasil survei. Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Prabowo di posisi pertama.

Partai Gerindra memandang hasil tersebut menandakan bahwa Prabowo masih spesial untuk rakyat.

Waskejen Partai Gerindra Kawendra Lukistian mengatakan, Partai Gerindra mengapresiasi hasil survei apapun. Ia berujar ketika hasil menunjukan tren positif maka hal tersebut perlu disyukuri.

"Tentu kita syukuri dan tak perlu jumawa, begitupun sebaliknya. Hasil survei tersebut bukan tanpa sebab, artinya Pak Prabowo tetap memiliki tempat spesial di hati rakyat," kata Kawendra dihubungi Suara.com, Selasa, 23 Februari 2021.

Namun, Kawendra menegaskan saat ini Prabowo yang menjabat Menteri Pertahanan masih fokus membenahi persoalan di Kementerian yang ia pimpin.

"Tapi yang perlu diingat juga beliau saat ini sedang fokus bekerja optimal mengemban tugas yang tidak mudah, baik itu di Kemenhan ataupun di Food Estate. Tentu itu yang menjadi fokus dan prioritas. Doakan agar beliau selalu sehat dan tak lelah memberi kontribusi terbaik untuk bangsa ini," tutur Kawendra.

Diketahui, nama Prabowo Subianto tetap menjadi kandidat calon presiden yang diminati masyarakat hingga saat ini. Hal itu berdasarkan hasil rilis survei Lembaga Survei Indonesia terkait Top of Mind pemilihan presiden apabila dilakukan saat ini.

Tanpa kehadiran Joko Widodo yang tidak lagi bisa mencalonkan di Pilpres 2024, nama Prabowo mengungguli sejumlah tokoh lainnya yang dijagokan masyarakat untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Direktur Ekskutif LSI Djayadi Hanan mengatakan Prabowo hanya kalah dari Jokowi dalam simulasi perntanyaan siapa presiden yang dipilih tanpa diberikan nama. Hasilnya, masyarakat menyebut nama Jokowi sebanyak 18 persen, disusul Prabowo 12 persen dan diikuti di bawahnya dengan nama-nama popular semisal Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama, dan Tri Rismaharini.

Sementara pada pertanyaan semi terbuka dengan memberikan daftar nama kepada responden tanpa memasukkan nama Jokowi karena tidak bisa mencalonkan diri lagi di 2024, hasilnya Prabowo unggul.

"Maka posisinya sepeti ini, masih Pak Prabowo yang unggul 22,5 persen. Menyusul kemudian Ganjar dan Anies boleh kita sebut sama posisinya, Ganjar 10,6 persen dan Anies 10,2 persen. Ya secara statistik sama karena berada dalam margin of error," kata Djayadi membacaka hasil survei secara daring, Senin, 22 Februari 2021.

Sedangkan pada urutan lainnya di luar tiga besar ada sejumlah nama. Semisal Basuki Tjahja Purnama dengan 7,2 persen, Sandiaga Uno 6,9 persen, Tri Rismaharini 5,5 persen, Ridwan Kamil 5,0 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,8 persen, Susi Pudjiastuti 2,3 persen, Ustadz Abdul Somad 2,0 persen.

Selanjutnya Gatot Nurmantyo 2,0 persen, Khofifah Indar Parawansa 1,8 persen, Ma'ruf Amin 1,1 persen, Mahfud Md 0,9 persen, Hary Tanoe 0,8 persen, Surya Paloh 0,7 persen, Rizieq Shihab 0,7 persen, Erick Thohir 0,6 persen, Sri Mulyani 0,5 persen, Airlangga Hartarto 0,3 persen, Muhaimin Iskandar 0,2 persen, Puan Maharani: 0,1% Budi Gunawan 0,1persen, Tito Karnavian 0,1 persen, Suharso Monoarfa 0,1 persen, Ahmad Syaikhu 0,1 persen.

Sementara untuk sejumlah nama yang mendapat nol persen seperti Zulkifli Hasan, Moeldoko, Grace Natalie. Adapun yang menjawab lainnya sebanyak 2,4 persen dan tidak tahu/rahasia 10,4 persen.

Djayadi melanjutkan, LSI kemudian membuat simulasi tertutup dengan mengajukan 14 nama yang pantas dipilih menjadi presiden. Hasilnya Prabowo kembali bertengger di nomor satu.

"Kami coba ambil 14 nama, tidak berubah posisinya. Pak Prabowo masih di atas, meningkat sedikit jadi 25,3 persen. Pak Ganjar dan Anies masih meningkat sedikit. Ganjar 14,7 persen, Anies 13,1 persen. Pak Sandi 9,5 persen, disusul Ridwan Kamil, AHY, khofifah, dan lain-lain," kara Djayadi.

Hal serupa juga dialami Prabowo yang unggul dalam simulasi tertutup 10 nama.

"Posisinya juga tidak berbeda jauh. Nama-nama ini memang untuk sementara urutannya belum berubah. Nomor satu Prabowo, diikuti Ganjar, Anies, Sandi, Ridwan Kamil," kata Djayadi.

Source: Suara.com

Wali Kota Padang Laporkan SPT Tahunan PPh Untuk Tahun Pajak 2020

PADANG - Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Senin (22/2/2021), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi untuk tahun pajak 2020 secara simbolis. 

Hal itu dilakukan orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertepatan dalam kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. 

Wali Kota Mahyeldi mengatakan, atas nama Pemko Padang berharap seluruh wajib pajak khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang dapat melaporkan SPT Tahunan PPh-nya lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan ke KPP. 

"Alhamdulillah, pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bisa dilakukan melalui aplikasi online atau e-filing. Upaya ini sangat bagus sekali, karena pajak telah bisa dilaporkan kapan dan dimana saja kita berada. Bukti pelaporannya langsung  diterima secara elektronik,” ungkap Wako Mahyeldi sewaktu menerima audiensi Kepala Kantor KPP Pratama Padang Satu, Agus Budihardjo beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (22/2/2021). 

Juga hadir dikesempatan itu, Kepala KPP Pratama Padang Dua Prabowo Pribadi. Sementara kepala OPD yang mendampingi wali kota diantaranya, Kepala Bapenda Al Amin, Kepala Inspektorat Andri Yulika dan Sekretaris BPKAD Elvira. 

Wako mengungkapkan penerapan pelaporan SPT Tahunan PPh dengan e-filing sangat tepat dan efektif. Karena dapat memudahkan dan memberikan efisiensi aktifitas bagi wajib pajak dalam melaporkan tentang penghasilan, harta, dan pajak yang telah dibayarkan atas penghasilan wajib pajak tiap tahunnya. 

“Laporan pajak merupakan kewajiban yang harus dilaporkan setiap pribadi selaku wajib pajak. Sebagaimana bagi para pejabat dan ASN di samping melaporkan tentang penghasilan dan setoran pajaknya, namun juga melaporkan harta kekayaannya masing-masing. Untuk itu, mari kepada kita semua laporkan pajaknya dan bayarkan pajaknya secara tepat waktu. Lebih awal lebih baik dan lebih nyaman," pungkas wako mengakhiri. 

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Padang Satu, Agus Budihardjo menyampaikan, penyampaian SPT Tahunan PPh yang dilakukan Wali Kota Padang Mahyeldi kali ini diharapkan menjadi contoh bagi semua masyarakat selaku wajib pajak khususnya para ASN di lingkup Pemko Padang. 

Agus pun berharap agar setiap wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi-nya melalui e-filing secara tepat waktu sebelum batas waktu penerimaan per 31 Maret 2021. 

"Alhamdulillah, pak Wali Kota termasuk dini dan cepat dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya. Ini patut ditiru oleh para wajib pajak lainnya, karena lebih awal tentu lebih baik. Apalagi sekarang sudah bisa melaporkannya secara online lewat aplikasi e-filing. Tidak perlu lagi ke kantor pajak menunggu antrian apalagi sedang dalam kondisi pandemi Covid-19," cetusnya. 

Lebih jauh Agus menuturkan di saat pandemi Covid-19 saat ini, pajak tentu sangat berarti penting bagi negara atau pemerintah daerah untuk bisa melakukan 'recovery'. 

"Ketika ada pandemi Covid-19 saat ini tentu diharapkan para wajib pajak semakin patuh dan taat melaporkan dan membayar pajaknya. Sehingga target pajak di Provinsi Sumatera Barat khususnya di KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua tercapai tahun ini." 

Begitu juga sambungnya lagi, bagi pengusaha-pengusaha atau wajib pajak yang lain juga diimbau untuk semaksimal mungkin melaporkan SPT Tahunan PPh. 

"Pajak menyumbang 82% penerimaan negara dalam APBN 2021. Pembangunan di negara ini salah satunya bersumber dari pajak yang disetorkan dan dilaporkan oleh seluruh wajib pajak. Maka itu, bagi wajib pajak yang belum melaporkan maka segeralah melaporkannya. Dan itulah tandanya kita sebagai warga negara yang baik,” ujar Kepala Kantor KPP Pratama Padang Satu mengakhiri.

(David)

PKS Ingin Presidential Threshold Jadi 10%

Jakarta, -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan agar angka ambang batas partai mengusung calon presiden atau presidential threshold (pres-T) turun menjadi 10% kursi DPR atau 15% suara sah nasional. Hal ini dinilai penting dalam rangka mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

Politikus PKS Mardani Ali Sera mencontohkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Dua perhelatan tersebut memberi catatan buruk bagi demokrasi Indonesia, karena hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Dua kali pilpres dengan dua pasangan calon, buruk bagi demokrasi. PKS tegas ingin agar presidential threshold, turun jadi 10% kursi DPR atau 15% suara agar tidak ada pembelahan dan politik identitas,” kata Mardani dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024”, Senin (22/2/2021).

Mardani menyatakan, PKS tetap berjuang agar Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu tetap direvisi. Berdasarkan UU Pemilu, angka pres-T saat ini yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Mardani menambahkan, PKS juga berharap agar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023, tidak diundur hingga November 2024, sebagaiamana diatur UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“PKS tetap berjuang agar ada revisi UU Pemilu. Kami tetap berpendapat kalau tidak ada Pilkada 2022 dan 2023, maka akan ada banyak plt kepala daerah, dan itu buruk. Di masa pandemi Covid-19 ini, kita perlu kepala daerah definitif,” tegas Mardani.

Mardani menuturkan, penyatuan pemilu legislatif (pileg), pilpres, dan pilkada pada tahun yang sama bakal berdampak negatif. Mardani mengatakan, PKS mengusulkan pemilu nasional dan daerah. Pemilu daerah digelar 3 tahun setelah pemilu nasional.

“Lebih baik ada pemilu nasional, provinsi, kabupaten/kota, terpisah,” ucap Mardani.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 memang perlu dievaluasi.

“Tentu kita evaluasi Pemilu 2019. Mulai memilih presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi, kabupten/kota dengan jangka waktu penghitungan suara sangat singkat. Apakah Pemilu 2024 itu melakukan pola yang sama? Ini perlu evaluasi,” kata Djarot.

Djarot juga menilai ambang batas partai lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT) perlu dinaikkan. Tujuannya dalam rangka penyederhanaan partai politik (parpol). Kemudian, lanjut Djarot, terkait sistem pemilu.

“Apakah tetap proporsinal terbuka dengan suara terbanyak? Ini yang sebabkan banyak sekali calon yang lomba-lomba lakukan politik uang. Proses kaderisasi partai menjadi terhambat. Jadi, banyak hal perlu kita evaluasi, kalau kita ingin tingkatkan kualitas demokrasi,” kata Djarot.

Sumber: BeritaSatu.com