Redaksi
Kuliner
Politik
Hukrim
Redaksi
Selasa, 02 Maret 2021
Wawako Payakumbuh bersama Kementerian PUPR Tinjau Pelaksanaan Stimulan Rumah Swadaya
Gubernur Mahyeldi: Tidak Boleh Lengah dan Selalu Bersinergi dengan BIN Sumbar
Senin, 01 Maret 2021
Sambangi Balai Wartawan, Rezka Oktoberia Disambut Hangat
Harlah NU ke 98, NU Dharmasraya berikan Anugerah NU Award 2021 dan Lonching Kartanu
Minggu, 28 Februari 2021
LMPI Sumbar Berikan Mandat ke Tiga Daerah
Padang, Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Daerah (Mada) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai melebarkan sayap ke daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Hal itu dibuktikan dengan adanya acara penyerahan mandat kepada calon pengurus markas cabang (macab) Minggu (28/02/2021) di Dhave Hotel Padang.
Tiga daerah yang diberikan mandat yakni Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam acara penandatanganan mandat oleh Kamada LMPI Sumbar H. Erisman, SE mengatakan bahwa mandat yang diamanatkan terhitung sejak penandatanganan hingga 30 hari ke depan, agar calon macab segera membentuk dan melaporkan kepengurusan.
Dalam sambutan nya Erisman menyampaikan bahwa saat ini LMPI telah melebarkan sayap ke daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Ini merupakan bukti keseriusan LMPI Sumbar dalam membentuk kepengurusan macab, mandat yang diberikan juga untuk pengokohan kepengurusan LMPI di Sumatera Barat.
“Mandat ini diberikan sesuai prosedur dan bukan asal-asalan. Hari ini ada tiga daerah yang diberikan mandat yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, dan Pesisir Selatan. Insya Allah Minggu besok ada empat daerah lagi,” beber Erisman.
Erisman mewanti-wanti kepada calon pengurus macab agar berbuat dan melakukan action di daerah masing-masing. Ia berharap LMPI betul-betul sebagai ormas lain dari yang lain.
“Saya berharap dengan telah di SK kan macab di daerah masing-masing bisa lebih maju, kuat dan terdepan. Sehingga bisa mewujudkan LMPI Sumatera Barat sebagai pilot project di Indonesia,” katanya.
Penandatanganan mandat tersebut diberikan kepada macab Kota Padang yakni: Julius, Syukri Arianto, Pernando Simbolon, M Reyhan Sentosa. Sedangkan untuk Kota Pariaman yaitu Ramli, Romi, Mahoni, Wahyudi, dan Ali Mukhti. Sementara untuk Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Yulhabdi, SH, M.Sc, Irizon Efendi, Andre Rakhim.
Seluruh penerima mandat diminta untuk segera mengadakan musyawarah daerah dan mengajukan SK penetapan susunan komposisi dan personalia macab daerah masing-masing, tambah Sekda LMPI Sumbar Boy Bustami.
Dalam acara penyerahan mandat tersebut juga dihadiri oleh Pangda LMPI Sumbar, Anasrul Leo, SH, Wakamada Feri kalek, Komandan Srikandi Putri Yastuti, SE, dan calon pengurus macab Kota Padang, Kota Pariaman, dan Pesisir Selatan.
(Hanny)
Senin, 22 Februari 2021
Wali Kota Padang Laporkan SPT Tahunan PPh Untuk Tahun Pajak 2020
PADANG - Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Senin (22/2/2021), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi untuk tahun pajak 2020 secara simbolis.
Hal itu dilakukan orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertepatan dalam kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.
Wali Kota Mahyeldi mengatakan, atas nama Pemko Padang berharap seluruh wajib pajak khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang dapat melaporkan SPT Tahunan PPh-nya lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan ke KPP.
"Alhamdulillah, pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bisa dilakukan melalui aplikasi online atau e-filing. Upaya ini sangat bagus sekali, karena pajak telah bisa dilaporkan kapan dan dimana saja kita berada. Bukti pelaporannya langsung diterima secara elektronik,” ungkap Wako Mahyeldi sewaktu menerima audiensi Kepala Kantor KPP Pratama Padang Satu, Agus Budihardjo beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (22/2/2021).
Juga hadir dikesempatan itu, Kepala KPP Pratama Padang Dua Prabowo Pribadi. Sementara kepala OPD yang mendampingi wali kota diantaranya, Kepala Bapenda Al Amin, Kepala Inspektorat Andri Yulika dan Sekretaris BPKAD Elvira.
Wako mengungkapkan penerapan pelaporan SPT Tahunan PPh dengan e-filing sangat tepat dan efektif. Karena dapat memudahkan dan memberikan efisiensi aktifitas bagi wajib pajak dalam melaporkan tentang penghasilan, harta, dan pajak yang telah dibayarkan atas penghasilan wajib pajak tiap tahunnya.
“Laporan pajak merupakan kewajiban yang harus dilaporkan setiap pribadi selaku wajib pajak. Sebagaimana bagi para pejabat dan ASN di samping melaporkan tentang penghasilan dan setoran pajaknya, namun juga melaporkan harta kekayaannya masing-masing. Untuk itu, mari kepada kita semua laporkan pajaknya dan bayarkan pajaknya secara tepat waktu. Lebih awal lebih baik dan lebih nyaman," pungkas wako mengakhiri.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Padang Satu, Agus Budihardjo menyampaikan, penyampaian SPT Tahunan PPh yang dilakukan Wali Kota Padang Mahyeldi kali ini diharapkan menjadi contoh bagi semua masyarakat selaku wajib pajak khususnya para ASN di lingkup Pemko Padang.
Agus pun berharap agar setiap wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi-nya melalui e-filing secara tepat waktu sebelum batas waktu penerimaan per 31 Maret 2021.
"Alhamdulillah, pak Wali Kota termasuk dini dan cepat dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya. Ini patut ditiru oleh para wajib pajak lainnya, karena lebih awal tentu lebih baik. Apalagi sekarang sudah bisa melaporkannya secara online lewat aplikasi e-filing. Tidak perlu lagi ke kantor pajak menunggu antrian apalagi sedang dalam kondisi pandemi Covid-19," cetusnya.
Lebih jauh Agus menuturkan di saat pandemi Covid-19 saat ini, pajak tentu sangat berarti penting bagi negara atau pemerintah daerah untuk bisa melakukan 'recovery'.
"Ketika ada pandemi Covid-19 saat ini tentu diharapkan para wajib pajak semakin patuh dan taat melaporkan dan membayar pajaknya. Sehingga target pajak di Provinsi Sumatera Barat khususnya di KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua tercapai tahun ini."
Begitu juga sambungnya lagi, bagi pengusaha-pengusaha atau wajib pajak yang lain juga diimbau untuk semaksimal mungkin melaporkan SPT Tahunan PPh.
"Pajak menyumbang 82% penerimaan negara dalam APBN 2021. Pembangunan di negara ini salah satunya bersumber dari pajak yang disetorkan dan dilaporkan oleh seluruh wajib pajak. Maka itu, bagi wajib pajak yang belum melaporkan maka segeralah melaporkannya. Dan itulah tandanya kita sebagai warga negara yang baik,” ujar Kepala Kantor KPP Pratama Padang Satu mengakhiri.
(David)
TNI-Polri Salurkan Bansos untuk Ribuan Pengungsi Tanggul Sungai Citarum
Jakarta,- Curah hujan yang cukup tinggi pada Sabtu (20/2/2021) malam, membuat debit air meningkat dan menyebabkan Tanggul Sungai Citarum rusak atau jebol. Sebagian besar desa diketahui terendam banjir akibat dari jebolnya tanggul tersebut.
"Total ada 9 desa yang terdampak terendam banjir dari tanggul sungai Citarum yang jebol, yaitu Desa Karangsegar, Desa Sumberurip, Desa Sumberreja, Desa Karangharja, Desa Sumbersari, Desa Bantarsari, Desa Bantarjaya, Desa Karangpatri, serta Desa Karanghaur," ungkap Kapolres Metro Bekasi, AKBP Hendra Gunawan, melalui pernyataan tertulisnya, Senin (22/2/2021).
Lebih jauh Hendra menuturkan, total ketinggian air di sembilan desa tersebut mulai dari 50 cm sampai dengan 2 meter. Hingga saat ini, belum ada informasi terkait dengan korban jiwa karena banjir akibat jebolnya Tanggul Sungai Citarum.
"Belum ada korban jiwa sampai dengan hari ini. Sementara untuk warga yang mengungsi ini jumlahnya beragam dari tiap desa," papar Hendra menambahkan.
"Berdasarkan data yang kami peroleh, di Desa Karangsegar yang mengungsi ada 5.284 orang, Desa Sumberurip dengan total pengungsi 5000 orang, Desa Sumberreja 2.670 warga, Desa Karangharja 200 orang, Desa Sumbersari 552 orang, Desa Bantarsari dengan total pengungsi 750, Desa Bantarjaya 300 orang. Lalu Desa Karangpatri yaitu 3600 warga, dan yang terakhir, Desa Karanghaur dengan jumlah warga yang mengungsi sebanyak 338 orang," jelasnya.
9 Desa Masih Terdampak Banjir, 13.777 Personel Diterjunkan
Sementara itu, debit air yang meningkat sehingga menyebabkan tanggul sungai Citarum jebol. Akibatnya, beberapa desa terendam banjir hingga hari ini.
“Total ada 9 desa yang masih terdampak banjir akibat jebolnya tanggul sungai Citarum, yaitu Desa Karang Segar, Sumber Urip, Sumber Reja, Karang Harja, Sumber Sari, Bantar Sari, Bantar Jaya, Karang Patri, hingga Karang Haur,” tutur Hendra menambahkan.
Para personel gabungan mulai dari TNI, Polri, BPBD Kabupaten Bekasi, hingga tenaga kesehatan dari TNI, Polri dan Pemda Kabupaten Bekasi diterjunkan langsung untuk membantu evakuasi warga.
“Sampai dengan hari ini, total warga yang telah berhasil dievakuasi oleh personel gabungan dari TNI, Polri, Tim SAR, dan BPBD Kabupaten Bekasi sebanyak 13.777 orang. Ini masih akan bertambah, mengingat masih ada warga lainnya yang belum sempat dievakuasi,” sambungnya.
Tak hanya mengevakuasi para korban yang terdampak banjir akibat tanggul Sungai Citarum yang jebol, jajaran kepolisian dan pihak terkait juga turut melakukan berbagai upaya untuk menangani banjir ini.
“Beberapa upaya yang telah kami lakukan bahkan sampai dengan hari ini, yaitu jelas dengan melakukan evakuasi korban, mendirikan posko banjir dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para korban, mendirikan tenda penampungan bagi warga, lalu menyalurkan bantuan sembako hingga pakaian layak pakai, serta melakukan trauma healing kepada para warga hingga anak-anak yang terdampak banjir,” urainya menambahkan.
22 Lokasi Pengungsian
Hendra kembali menjelaskan, tidak hanya mengevakuasi para korban yang terdampak banjir akibat Tanggul Sungai Citarum yang jebol, jajaran kepolisian dan pihak terkait juga turut melakukan berbagai upaya untuk menangani banjir ini.
“Beberapa upaya yang telah kami lakukan bahkan sampai dengan hari ini, yaitu jelas dengan melakukan evakuasi korban, mendirikan posko banjir dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para korban, mendirikan tenda penampungan bagi warga, lalu menyalurkan bantuan sembako hingga pakaian layak pakai, serta melakukan trauma healing kepada para warga hingga anak-anak yang terdampak banjir,” ujar Hendra panjang lebar.
Masih dari keterangan Hendra, total tempat pengungsian yang sudah disediakan sebanyak 22 lokasi yang terdiri dari:
1. Masjid Assyafaah, dengan jumlah pengungsi 500 orang
2. Puskesmas karangharga, dengan jumlah pengungsi: 100 orang
3. Kantor Desa karangharja, dengan jumlah pengungsi 500 orang
4. Masjid Al Inayah, dengan jumlah pengungsi 300 orang
5. Ponpes Hidayat Nur Salam, dengan jumlah pengungsi 400 orang
6. Masjid RM.Saung Desa dengan jumlah Pengungsi : 1.500 Orang
7. Kantor Desa Sumbersari dengan jumlah pengungsi : 480 Orang
8. Kantor Desa Karanghaur dengan jumlah pengungsi : 365 orang
9. Kantor Kecamatan Pebayuran dengan jumlah pengungsi : 100 orang
10. SMA negeri I Pebayuran dengan jumlah pengungsi : 200 orang
11. Masjid Al Yasiniah Kampung Rengas dan Bancong Cuk Desa Karangpatri, jumlah pengungsi 1.500 orang
12. Masjid Alhidayah Kampung Pisangan Desa Karangpatri, jumlah pengungsi 300 orang
13. Ponpes Al Hasby Kampung Bakung Desa Karangpatri, jumlah pengungsi 300 orang
14. Tanggul jalan Lembang pulo kecil Desa Karangpatri jumlah pengungsi 1.500 orang
15. Kampung Pulo kecil : 144 Kepala Keluarga, dengan jumlah Balita dan anak-anak sebanyak 227
16. Kampung Selang : 311 Kepala Keluarga, dengan jumlah Balita dan anak-anak sebanyak 201
17. Kampung Kuda 2 : 347 Kepala Keluarga dengan jumlah Balita dan anak-anak sebanyak 205
18. Kampung Luwung Gede : 173, dengan jumlah Balita dan anak-anak sebanyak 97
19. Tanggul irigasi Kp. Babakan rengas Desa Karangsegar sebanyak 1.200 orang
20. Tanggul Sungai Citarum Kampung Babakan Rengas dengan total pengungsi sebanyak 1.000 orang
21. Tanggul Irigas Desa Sumbereja 1.000 orang pengungsi
22. Tanggul Sungai Citarum Desa Sumbereja 1.000 orang pengungsi.
Sumber: PMJ NEWS