Terkuat di Survei Kandidat Presiden, Partai Gerindra: Prabowo Tetap Spesial

Jakarta - 

Nama Prabowo Subianto masih menjadi kandidat presiden terkuat dalam beberapa hasil survei. Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Prabowo di posisi pertama.

Partai Gerindra memandang hasil tersebut menandakan bahwa Prabowo masih spesial untuk rakyat.

Waskejen Partai Gerindra Kawendra Lukistian mengatakan, Partai Gerindra mengapresiasi hasil survei apapun. Ia berujar ketika hasil menunjukan tren positif maka hal tersebut perlu disyukuri.

"Tentu kita syukuri dan tak perlu jumawa, begitupun sebaliknya. Hasil survei tersebut bukan tanpa sebab, artinya Pak Prabowo tetap memiliki tempat spesial di hati rakyat," kata Kawendra dihubungi Suara.com, Selasa, 23 Februari 2021.

Namun, Kawendra menegaskan saat ini Prabowo yang menjabat Menteri Pertahanan masih fokus membenahi persoalan di Kementerian yang ia pimpin.

"Tapi yang perlu diingat juga beliau saat ini sedang fokus bekerja optimal mengemban tugas yang tidak mudah, baik itu di Kemenhan ataupun di Food Estate. Tentu itu yang menjadi fokus dan prioritas. Doakan agar beliau selalu sehat dan tak lelah memberi kontribusi terbaik untuk bangsa ini," tutur Kawendra.

Diketahui, nama Prabowo Subianto tetap menjadi kandidat calon presiden yang diminati masyarakat hingga saat ini. Hal itu berdasarkan hasil rilis survei Lembaga Survei Indonesia terkait Top of Mind pemilihan presiden apabila dilakukan saat ini.

Tanpa kehadiran Joko Widodo yang tidak lagi bisa mencalonkan di Pilpres 2024, nama Prabowo mengungguli sejumlah tokoh lainnya yang dijagokan masyarakat untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Direktur Ekskutif LSI Djayadi Hanan mengatakan Prabowo hanya kalah dari Jokowi dalam simulasi perntanyaan siapa presiden yang dipilih tanpa diberikan nama. Hasilnya, masyarakat menyebut nama Jokowi sebanyak 18 persen, disusul Prabowo 12 persen dan diikuti di bawahnya dengan nama-nama popular semisal Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama, dan Tri Rismaharini.

Sementara pada pertanyaan semi terbuka dengan memberikan daftar nama kepada responden tanpa memasukkan nama Jokowi karena tidak bisa mencalonkan diri lagi di 2024, hasilnya Prabowo unggul.

"Maka posisinya sepeti ini, masih Pak Prabowo yang unggul 22,5 persen. Menyusul kemudian Ganjar dan Anies boleh kita sebut sama posisinya, Ganjar 10,6 persen dan Anies 10,2 persen. Ya secara statistik sama karena berada dalam margin of error," kata Djayadi membacaka hasil survei secara daring, Senin, 22 Februari 2021.

Sedangkan pada urutan lainnya di luar tiga besar ada sejumlah nama. Semisal Basuki Tjahja Purnama dengan 7,2 persen, Sandiaga Uno 6,9 persen, Tri Rismaharini 5,5 persen, Ridwan Kamil 5,0 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,8 persen, Susi Pudjiastuti 2,3 persen, Ustadz Abdul Somad 2,0 persen.

Selanjutnya Gatot Nurmantyo 2,0 persen, Khofifah Indar Parawansa 1,8 persen, Ma'ruf Amin 1,1 persen, Mahfud Md 0,9 persen, Hary Tanoe 0,8 persen, Surya Paloh 0,7 persen, Rizieq Shihab 0,7 persen, Erick Thohir 0,6 persen, Sri Mulyani 0,5 persen, Airlangga Hartarto 0,3 persen, Muhaimin Iskandar 0,2 persen, Puan Maharani: 0,1% Budi Gunawan 0,1persen, Tito Karnavian 0,1 persen, Suharso Monoarfa 0,1 persen, Ahmad Syaikhu 0,1 persen.

Sementara untuk sejumlah nama yang mendapat nol persen seperti Zulkifli Hasan, Moeldoko, Grace Natalie. Adapun yang menjawab lainnya sebanyak 2,4 persen dan tidak tahu/rahasia 10,4 persen.

Djayadi melanjutkan, LSI kemudian membuat simulasi tertutup dengan mengajukan 14 nama yang pantas dipilih menjadi presiden. Hasilnya Prabowo kembali bertengger di nomor satu.

"Kami coba ambil 14 nama, tidak berubah posisinya. Pak Prabowo masih di atas, meningkat sedikit jadi 25,3 persen. Pak Ganjar dan Anies masih meningkat sedikit. Ganjar 14,7 persen, Anies 13,1 persen. Pak Sandi 9,5 persen, disusul Ridwan Kamil, AHY, khofifah, dan lain-lain," kara Djayadi.

Hal serupa juga dialami Prabowo yang unggul dalam simulasi tertutup 10 nama.

"Posisinya juga tidak berbeda jauh. Nama-nama ini memang untuk sementara urutannya belum berubah. Nomor satu Prabowo, diikuti Ganjar, Anies, Sandi, Ridwan Kamil," kata Djayadi.

Source: Suara.com

Wali Kota Padang Laporkan SPT Tahunan PPh Untuk Tahun Pajak 2020

PADANG - Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Senin (22/2/2021), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi untuk tahun pajak 2020 secara simbolis. 

Hal itu dilakukan orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertepatan dalam kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. 

Wali Kota Mahyeldi mengatakan, atas nama Pemko Padang berharap seluruh wajib pajak khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang dapat melaporkan SPT Tahunan PPh-nya lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan ke KPP. 

"Alhamdulillah, pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bisa dilakukan melalui aplikasi online atau e-filing. Upaya ini sangat bagus sekali, karena pajak telah bisa dilaporkan kapan dan dimana saja kita berada. Bukti pelaporannya langsung  diterima secara elektronik,” ungkap Wako Mahyeldi sewaktu menerima audiensi Kepala Kantor KPP Pratama Padang Satu, Agus Budihardjo beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (22/2/2021). 

Juga hadir dikesempatan itu, Kepala KPP Pratama Padang Dua Prabowo Pribadi. Sementara kepala OPD yang mendampingi wali kota diantaranya, Kepala Bapenda Al Amin, Kepala Inspektorat Andri Yulika dan Sekretaris BPKAD Elvira. 

Wako mengungkapkan penerapan pelaporan SPT Tahunan PPh dengan e-filing sangat tepat dan efektif. Karena dapat memudahkan dan memberikan efisiensi aktifitas bagi wajib pajak dalam melaporkan tentang penghasilan, harta, dan pajak yang telah dibayarkan atas penghasilan wajib pajak tiap tahunnya. 

“Laporan pajak merupakan kewajiban yang harus dilaporkan setiap pribadi selaku wajib pajak. Sebagaimana bagi para pejabat dan ASN di samping melaporkan tentang penghasilan dan setoran pajaknya, namun juga melaporkan harta kekayaannya masing-masing. Untuk itu, mari kepada kita semua laporkan pajaknya dan bayarkan pajaknya secara tepat waktu. Lebih awal lebih baik dan lebih nyaman," pungkas wako mengakhiri. 

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Padang Satu, Agus Budihardjo menyampaikan, penyampaian SPT Tahunan PPh yang dilakukan Wali Kota Padang Mahyeldi kali ini diharapkan menjadi contoh bagi semua masyarakat selaku wajib pajak khususnya para ASN di lingkup Pemko Padang. 

Agus pun berharap agar setiap wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi-nya melalui e-filing secara tepat waktu sebelum batas waktu penerimaan per 31 Maret 2021. 

"Alhamdulillah, pak Wali Kota termasuk dini dan cepat dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya. Ini patut ditiru oleh para wajib pajak lainnya, karena lebih awal tentu lebih baik. Apalagi sekarang sudah bisa melaporkannya secara online lewat aplikasi e-filing. Tidak perlu lagi ke kantor pajak menunggu antrian apalagi sedang dalam kondisi pandemi Covid-19," cetusnya. 

Lebih jauh Agus menuturkan di saat pandemi Covid-19 saat ini, pajak tentu sangat berarti penting bagi negara atau pemerintah daerah untuk bisa melakukan 'recovery'. 

"Ketika ada pandemi Covid-19 saat ini tentu diharapkan para wajib pajak semakin patuh dan taat melaporkan dan membayar pajaknya. Sehingga target pajak di Provinsi Sumatera Barat khususnya di KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua tercapai tahun ini." 

Begitu juga sambungnya lagi, bagi pengusaha-pengusaha atau wajib pajak yang lain juga diimbau untuk semaksimal mungkin melaporkan SPT Tahunan PPh. 

"Pajak menyumbang 82% penerimaan negara dalam APBN 2021. Pembangunan di negara ini salah satunya bersumber dari pajak yang disetorkan dan dilaporkan oleh seluruh wajib pajak. Maka itu, bagi wajib pajak yang belum melaporkan maka segeralah melaporkannya. Dan itulah tandanya kita sebagai warga negara yang baik,” ujar Kepala Kantor KPP Pratama Padang Satu mengakhiri.

(David)

PKS Ingin Presidential Threshold Jadi 10%

Jakarta, -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan agar angka ambang batas partai mengusung calon presiden atau presidential threshold (pres-T) turun menjadi 10% kursi DPR atau 15% suara sah nasional. Hal ini dinilai penting dalam rangka mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

Politikus PKS Mardani Ali Sera mencontohkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Dua perhelatan tersebut memberi catatan buruk bagi demokrasi Indonesia, karena hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Dua kali pilpres dengan dua pasangan calon, buruk bagi demokrasi. PKS tegas ingin agar presidential threshold, turun jadi 10% kursi DPR atau 15% suara agar tidak ada pembelahan dan politik identitas,” kata Mardani dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024”, Senin (22/2/2021).

Mardani menyatakan, PKS tetap berjuang agar Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu tetap direvisi. Berdasarkan UU Pemilu, angka pres-T saat ini yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Mardani menambahkan, PKS juga berharap agar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023, tidak diundur hingga November 2024, sebagaiamana diatur UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“PKS tetap berjuang agar ada revisi UU Pemilu. Kami tetap berpendapat kalau tidak ada Pilkada 2022 dan 2023, maka akan ada banyak plt kepala daerah, dan itu buruk. Di masa pandemi Covid-19 ini, kita perlu kepala daerah definitif,” tegas Mardani.

Mardani menuturkan, penyatuan pemilu legislatif (pileg), pilpres, dan pilkada pada tahun yang sama bakal berdampak negatif. Mardani mengatakan, PKS mengusulkan pemilu nasional dan daerah. Pemilu daerah digelar 3 tahun setelah pemilu nasional.

“Lebih baik ada pemilu nasional, provinsi, kabupaten/kota, terpisah,” ucap Mardani.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 memang perlu dievaluasi.

“Tentu kita evaluasi Pemilu 2019. Mulai memilih presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi, kabupten/kota dengan jangka waktu penghitungan suara sangat singkat. Apakah Pemilu 2024 itu melakukan pola yang sama? Ini perlu evaluasi,” kata Djarot.

Djarot juga menilai ambang batas partai lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT) perlu dinaikkan. Tujuannya dalam rangka penyederhanaan partai politik (parpol). Kemudian, lanjut Djarot, terkait sistem pemilu.

“Apakah tetap proporsinal terbuka dengan suara terbanyak? Ini yang sebabkan banyak sekali calon yang lomba-lomba lakukan politik uang. Proses kaderisasi partai menjadi terhambat. Jadi, banyak hal perlu kita evaluasi, kalau kita ingin tingkatkan kualitas demokrasi,” kata Djarot.

Sumber: BeritaSatu.com